Sri Mulyani Sebut Transisi Energi Rumit & Mahal, APBN Harus Kuat
Azura Yumna Ramadani Purnama
02 May 2024 20:20
Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa proses transisi energi punya tantangan berat. Selain rumit juga cenderung mahal, seperti ia nyatakan dalam rangkaian pertemuan tahunan Islamic Development Bank (IsDB) yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi.
Sri Mulyani turut menjadi pembicara dalam penyelenggaraan IsDB dengan tema ‘Simposium Visi Masa Depan’ pada Selasa, (30/4/2024) dengan agenda besar membahas betapa penting transisi energi serta bagaimana upaya setiap negara dan dunia menghadapi tiga isu besar bidang energi; keamanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan.
“Proses transisi energi bukan hanya rumit dan kompleks namun juga sangat mahal pembiayaannya,” terang Sri Mulyani dilansir dari Kemenkeu, Kamis (2/5/2024).
“Kita harus mampu menjaga kepentingan nasional dan memperjuangkan sebuah proses transisi yang adil dan terjangkau.”
Dalam melaksanakan transisi energi terdapat berbagai tantangan untuk dapat membangun dan menyediakan (keamanan energi) yang terjangkau bagi masyarakat (keterjangkauan energi).
Selain itu, aspek sustainabilitas mengharuskan transisi energi menjadi lebih hijau dan terbarukan (keberlanjutan energi), tegas Sri Mulyani.
Terkait hal ini penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dan kuat, serta strategi pendanaan yang efektif untuk menjalan transisi energi secara maksimal.
Tantangan transisi energi yang akan dihadapi Indonesia, lanjut Sri Mulyani, yakni bagaimana transisi energi memerlukan perencanaan kebijakan kompleks dan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.
“Di samping negara dan Islamic Development Bank yang juga harus turut menjawab tantangan masa depan yang makin kompleks dan dinamis,” ungkapnya.
Dalam kunjungannya, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan dengan Presiden IsDB Mohammed Al Jasser pada Selasa (30/4/2024) di Riyadh. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menyampaikan dukungannya dalam langkah reformasi IsDB.
Bendahara Negara menyebut bahwa dari 57 negara anggota IsDb terdapat 27 negara-negara berpenghasilan rendah, serta terdapat 32 negara dalam situasi rentan akibat ketegangan geopolitik yang terjadi.
“Tantangan pembangunan negara-negara ini sangat besar dan kompleks. Peran IsDB untuk membantu membangun dan memperbaiki kesejahteraan negara-negara anggotanya sangat penting,” kata Sri Mulyani.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa RI siap untuk membantu mendorong kemajuan IsDb agar dapat membantu lebih banyak negara-negara yang tergabung dalam lembaga pembangunan multilateral ini. Terlebih, RI merupakan salah satu pemegang saham IsdB.