Arya tak menampik tak jadinya drawing U-10 lantaran Gubernur Bali Wayan Koster menolak tim Israel datang.
Lantas apa makna pengucilan dan sanksi yang akan didapatkan jika gagal menyelenggarakan Piala Dunia U-20 tersebut yang juga berdampak pada ekonomi?
1. Indonesia bisa dibekukan oleh FIFA
2. Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA
3. Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA
4. Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga
5. Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034
6. Federasi olahraga dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk olimpiade
7. Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampuradukkan olahraga dengan politik
8. Pemain, pelatih, wasit, klub dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia terhenti
9. Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI.
"Dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah," diterakan dalam situs resmi PSSI.
Terlambat
Menyoal pembatalan drawing Piala Dunia U-20, Ketua Komisi X Syaiful Huda menilai penolakan yang dilakukan ini cenderung terlambat. Pasalnya menurut dia, hal itu akan berdampak pada sanksi yang merugikan Indonesia baik di level nasional dan internasional. Seharusnya disuarakan sejak awal.
"Hanya saja, menurut saya penolakan ini terlambat karena seharusnya penolakan ini harus disuarakan sejak awal pemerintah ikut bidding penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2019," kata Syaiful Huda dari Fraksi PKB pada Senin petang (27/3/2023).
Dia prihatin nantinya Indonesia akan dikucilkan pada level junior dan senior dan akan berdampak pada pembinaan tim nasional.
"Kami berharap apa pun status penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tidak memberikan dampak bagi proses pembinaan sepak bola di Tanah Air. Sebab pertaruhannya cukup besar bagi eksistensi Indonesia di ekosistem sepak bola dunia," lanjut dia.
Sementara Anggota Komisi I DPR Irmadi Lubis dari Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa apabila tunduk pada konstitusi maka memang harus menolak Israel. Hal itu yang kata dia membuat partainya menolak kehadiran Israel karena melakukan penjajahan terhadap Palestina. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat frase bahwa penjajahan harus dihapuskan.
"Pasti, semua kader PDIP menolak (kedatangan timnas Israel) karena itu (kedatangan Israel melanggar) konstitusi. Jadi penolakan itu adalah konsistensi kita karena kita menjunjung tinggi UUD 1945. Jadi artinya kalau kita persilakan Israel, kita itu melanggar konstitusi," kata Irmadi di gedung DPR, Jakarta.
Menurutnya justru yang utama haruslah taat pada konstitusi sementara soal sanksi dari FIFA adalah urusan berikutnya.
"Presiden juga harus segera menindaklanjuti karena sumpahnya dia akan memegang teguh UUD 1945 dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya. Bukan soal PDIP-nya, kalau masih mengaku bangsa Indonesia harus (tolak timnas Israel)," kata dia lagi.
Terpisah, anggota Komisi X yang mengurusi olahraga dan pendidikan, Zainudin Maliki mengingatkan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu sikap gubernur Bali memang sudah sesuai dengan pesan konstitusi. Anggota Fraksi PAN itu mengingatkan bahwa memang Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
Dia menilai Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa melobi soal hal ini kepada FIFA.
"Kemarin Erick Thohir kan sudah berhasil melakukan lobi dengan FIFA soal Kanjuruhan, biar Indonesia enggak kena penalti dengan kasus itu. Saya kira pak Erick Thohir punya kapasitas untuk melobi FIFA tidak menjatuhkan sanksi sehingga FIFA memahami posisi Indonesia yang memang tidak punya hubungan diplomatik itu," kata Zainuddin.
Namun bila merunut mundur beberapa waktu lalu, sebenarnya Israel pernah hadir dalam event politik dalam hal ini acara parlemen di Indonesia. Diketahui, ada perwakilan Israel yakni Knesset sebagaimana Parlemen Israel yang hadir di acara sidang Inter-parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diadakan di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 silam.
Cuitan delegasi Parlemen Israel di Twitter setelah hadir di Indonesia kembali mencuat di lini massa. Pun foto saat anggota Parlemen itu datang ke Bali tahun lalu.
"Thank you Indonesia for the warm welcome for Israel's delegation to the International Parliamentary Union Conference in Bali," dicuitkan Avi Kaner.
Sayangnya terkait hal itu, Zainuddin tak mau banyak mengomentari. Menurut dia seharusnya juga diperlakukan sama.
"Saya juga kurang tahu kenapa tidak ditolak. Mestinya sama aja ya, harus diberlakukan sama," tutupnya.
Diketahui Ketua DPR Puan Maharani menjadi Ketua Majelis dalam Sidang Umum Inter–Parliamentary Union (IPU) ke–144. Dalam pidatonya saat itu sebagaimana dirilis DPR.go.id, Puan mengajak perlunya parlemen berperan nyata dalam aksi menangani perubahan iklim. Adapun tema IPU ke-144 adalah "Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change".
"Parlemen perlu berperan dalam memobilisasi aksi nyata mengatasi perubahan iklim. Parlemen juga dituntut untuk lead by example dalam menjalankan program kerja yang ramah lingkungan,” kata Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu dalam acara pembukaan IPU.
(ezr)
