Korupsi, jelas KPK saat itu, berkaitan dengan pengadaan peralatan berupa kelengkapan ruang tamu dan ruang makan seperti meja. KPK mengklaim telah mendata sejumlah perusahaan yang menjadi pelaksana dalam proyek ini. 

KPK menyebut para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum seperti menggunakan bendera perusahaan lain untuk mengikuti pengadaan.

“Melakukan formalitas dalam proses-proses (pengadaan) itu,” ujar Ali Fikri, 13 Maret 2024.

Rumah Dinas tersebut, rinci Ali, Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. KPK tidak menyegel rumah dinas karena dugaan korupsi terbatas pada pengadaan kelengkapan, bukan bangunan. 

Dalam berbagai sumber yang beredar di kalangan pewarta, KPK dikabarkan telah menetapkan setidaknya tujuh tersangka. Mereka di antaranya sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI, Hiphi Hidupati; dan Direktur Utama (Dirut) PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho.

KPK juga menetapkan tersangka kepada Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta bernama Edwin Budiman. 

Masih dalam perkara ini, Sekjen DPR Indra Iskandar diketahui juga pernah diperiksa KPK pada 31 Mei 2023. Saat itu, dia diperiksa di tahap penyelidikan.  

(red/ain)