ICC sedang mempertimbangkan surat perintah penangkapan yang menargetkan para pejabat senior Israel dan juga pimpinan Hamas atas perilaku kedua belah pihak dalam perang di Gaza, kata orang-orang tersebut.
The New York Times sebelumnya melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin termasuk di antara mereka yang akan ditangkap.
Dua orang mengatakan bahwa kesenjangan antara Israel dan Hamas dalam kesepakatan pembebasan sandera telah menyempit dalam beberapa minggu terakhir. Ini menjadi sinyal bahwa kesepakatan sudah dekat.
“Kami sudah sangat jelas mengenai penyelidikan ICC - kami tidak mendukungnya,” ujar juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre hari Senin. “Kami tidak percaya bahwa mereka memiliki yurisdiksi.”
Potensi surat perintah penangkapan telah menjadi perhatian utama bagi Israel dan negara ini sedang berbicara dengan mitra-mitra internasional mengenai hal ini, kata salah satu orang.
Sumber lain mengatakan Netanyahu telah meminta bantuan Joe Biden dalam sebuah percakapan pada hari Minggu untuk memastikan surat perintah tersebut tidak dikeluarkan. Axios melaporkan permintaan tersebut pada Senin pagi.
Seorang juru bicara ICC menolak berkomentar.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak para pemimpin berbagai kelompok yang terlibat untuk segera mengambil keputusan mengenai syarat-syarat yang diajukan Israel untuk gencatan senjata sementara.
Israel melihat proposal yang dibuat selama pembicaraan yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir untuk mengamankan pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas, kata Blinken pada acara khusus Forum Ekonomi Dunia di Riyadh pada hari Senin.
“Mata dunia seharusnya tertuju pada Hamas yang mengatakan ‘terima kesepakatan ini’,” Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan pada pertemuan tersebut. “Kita berada di tempat yang lebih baik secara potensial daripada sebelumnya.”
The New York Times melaporkan pada hari Senin bahwa Israel akan menerima pembebasan 33 sandera, turun dari setidaknya 40 sandera, selama tahap pertama gencatan senjata yang baru.
Hamas mengatakan bahwa mereka tidak dapat membebaskan 40 tawanan wanita, orang tua atau tawanan sakit seperti yang diminta sebagai imbalan atas gencatan senjata selama enam minggu karena mereka tidak memiliki cukup banyak tawanan dalam kategori tersebut.
Sekutu-sekutu di G7 telah mendesak Israel menunda serangan ke Rafah, di mana lebih dari satu juta orang Palestina berlindung. Sebuah kesepakatan dapat membantu mengakhiri pertempuran di Gaza dan menunda serangan ke kota tersebut, kata salah seorang warga.
Pada tanggal 7 Oktober, Hamas danIsrael berperang. Aksi yang membawa korban jiwa lebih dari 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang. Lebih dari 34.000 warga Palestina tewas dalam aksi Israel berikutnya, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.
Amerika Serikat dan negara-negara G-7 lainnya telah berulang kali mendesak Netanyahu untuk melakukan lebih banyak hal dalam rangka melindungi warga sipil di Gaza, sambil tetap menjadi sekutu dan pemasok senjata.
AS tidak pernah menjadi pihak dalam ICC, yang mulai bekerja pada tahun 2002 sebagai “pengadilan terakhir” bagi para korban genosida, kejahatan perang, dan kekejaman lainnya.
Presiden Joe Biden mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada pengadilan tersebut selama masa pemerintahan Donlad mp dan telah bekerja sama dalam beberapa kasus, terutama terkait tuduhan kejahatan perang Rusia di Ukraina.
Kepala jaksa penuntut pengadilan, Karim Khan, mengatakan pada bulan Februari bahwa ia sangat prihatin dengan perilaku Israel, dan juga Hamas yang menyandera warga Israel.
“Mereka yang tidak mematuhi hukum tidak boleh mengeluh ketika kantor saya mengambil tindakan sesuai dengan mandatnya,” katanya pada saat itu.
ICC bekerja secara terpisah dari Mahkamah Internasional, badan utama PBB, yang tidak dapat mengadili atau menghukum individu. Pengadilan tersebut memutuskan pada bulan Januari bahwa Israel harus bertindak untuk mencegah warga Palestina terbunuh atau terluka sebagai tanggapan atas kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada hari Minggu menginstruksikan semua perwakilan negaranya di seluruh dunia mempersiapkan diri menghadapi gelombang antisemitisme, anti-Yahudi, dan anti-Israel, setelah adanya laporan mengenai kemungkinan dikeluarkannya surat perintah tersebut.
Katz mengatakan bahwa mengeluarkan surat perintah tersebut akan membahayakan pasukan Israel dan “memberikan dorongan moral kepada Hamas dan yang terafiliasi pimpinan oleh Iran yang sedang kita perangi.”
(bbn)
