“Ada 2 juta ha alokasi tebu, ini akan buat dua. Satu bagian dikelola swasta murni karena swasta murni percepatan lebih tinggi, dan dia tidak kita tanggung infrastruktur. Satu dikelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam hal ini BUMN. Namun, akan di-blending antara investasi BUMN dan swasta murni,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya juga mengungkapkan pemerintah akan mempersiapkan 2 juta ha lahan tebu, di mana setengahnya bakal digunakan untuk bahan baku bioetanol yang akan menjadi bahan bakar ramah lingkungan pengganti Pertalite.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan lahan di Merauke, Papua Selatan tersebut nantinya akan dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita prediksi bahwa dari lahan, konsepnya itu ada lahan 2 juta ha yang akan dikelola oleh Kementerian BUMN, yang dalam hal ini BUMN-nya adalah Perhutani. Di situ separuhnya adalah lahan untuk bahan baku dari bioetanol. Jadi arahnya ke sana," tuturnya kepada Bloomberg Technoz, medio pekan lalu.
Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan persiapan lapangan, sehingga target produksi bahan baku tebu untuk bahan bakar berbasis bioetanol pengganti Pertalite atau Pertamax bisa tercapai pada 2027.
“Penyediaan bioetanol yang berasal dari fermentasi tetes [tebu/molasses] digunakan untuk pengganti Pertamax atau Pertalite. [Bioetanol pengganti Pertalite atau Pertamax bisa digunakan] sesuai dengan rencana produksi di Merauke pada 2027,” ujar Yuliot kepada Bloomberg Technoz.
Pemerintah belum lama ini membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024.
-- Dengan asistensi Sultan Ibnu Affan
(dov/wdh)
