Kemudian pada Sabtu, 11 Maret 2023, Mahfud MD datang ke kantor Kemenkeu untuk mengklarifikasi ucapannya terkait Rp349 triliun tersebut. Namun lantaran Kemenkeu belum menerima surat yang berisikan nilai transaksi mencurigakan dari PPATK, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tidak bisa banyak berkomentar.
Sampai pada Senin, 13 Maret 2023, kepala PPATK mengirim surat kepada Menkeu dengan nomor SR/3160/AT.01.01/III2023. Surat kedua tersebut dibuat dengan format yang hampir mirip, yaitu seluruh kompilasi surat yang dikirimkan ke berbagai instansi sebanyak 300 surat. Dalam surat ini, barulah tampak nilai total transaksi Rp 349 triliun.
"Ini pertama kali kami terima. Daftar surat ada angkanya," katanya.
Adapun, 300 surat terdiri dari 139 inquiry Kemenkeu, 61 inisiatif PPATK, dan 100 surat yang dikirim ke aparat penegak hukum.
"Surat ini berjumlah 43 halaman dengan lampiran berisi daftar 300 surat disitu ada angka Rp349 triliun," katanya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa dari kompilasi surat yang sudah dikirim PPATK, setelah dianalisis terdapat 100 yang diajukan oleh PPATK ke Aparat Penegak Hukum (APH) lain, bukan ke Kemenkeu dengan nilai transaksi Rp74 triliun.
Selanjutnya, dari Rp253 triliun yang ditulis dari 65 surat itu adalah data transaksi keuangan seperti transaksi debit credit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu, tetapi ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai.
"Yang berhubungan dengan tupoksi pegawai Kementrian Keuangan 135 surat nilainya Rp22 triliun bahkan dari Rp22 triliun ini Rp18,7 triliun itu menyangkut transaksi korporasi tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu, yang bener-bener berhubungan dengan Kemenkeu Rp3,3 triliun" tuturnya.
(krz/evs)
