Meskipun dia kembali berbicara tentang gencatan senjata, itu juga merupakan saran yang jarang terjadi bahwa Hamas dapat membubarkan sayap bersenjatanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan militan pada 7 Oktober lalu di Israel selatan. Netanyahu telah berulang kali menolak pembentukan negara Palestina dan, menurut para kritikus, berupaya untuk melemahkan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat yang telah mengakui Israel.
Berikut ini adalah beberapa perbedaan posisi Hamas, di masa lalu dan sekarang:
Pada tahun 2006, setelah Hamas memenangkan Pemilu legislatif Palestina, Hamas mengadakan pembicaraan dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk membentuk pemerintahan persatuan. Di tengah perundingan, Ismail Haniyeh--yang saat ini menjadi pemimpin politik tertinggi Hamas--mengatakan bahwa kelompok tersebut mendukung negara Palestina di sepanjang garis 1967 "pada tahap ini, tetapi dengan imbalan gencatan senjata, bukan pengakuan."
Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan di mana pemerintah persatuan, termasuk Hamas, akan "menghormati" perjanjian damai Otoritas Palestina dengan Israel. Ini adalah formula yang memungkinkan Hamas untuk tidak menerima perjanjian dan mengakui Israel.
Israel dan AS menolak untuk mengakui pemerintahan persatuan dan menjatuhkan sanksi ekonomi. Pemerintah dengan cepat runtuh di tengah pertempuran antara Hamas dan faksi Fatah Abbas--yang berakhir dengan pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada tahun 2007.
Pada tahun 2008, kepala politik Hamas saat itu, Khaled Mashaal, mengatakan bahwa Hamas akan menerima sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza bersama dengan gencatan senjata selama 10 tahun dengan Israel. Dia menolak mengakui Israel, namun dia menyarankan Hamas akan menyetujui perjanjian perdamaian permanen dengan Israel jika warga Palestina menerimanya dalam sebuah referendum.
Hamas dan PA Abbas telah melakukan beberapa putaran pembicaraan persatuan sejak saat itu, yang sering kali muncul dengan variasi frasa pada sikap Hamas. Setiap kali, upaya persatuan telah dirusak oleh persaingan sengit faksi-faksi itu sendiri atas kekuasaan dan penolakan Barat untuk menerima pemerintahan yang melibatkan Hamas kecuali jika mereka secara tegas mengakui Israel.
'PIAGAM' BARU 2017
Setelah bertahun-tahun melakukan diskusi internal, Hamas mengeluarkan platform politik baru pada tahun 2017 yang menyajikan perubahan dramatis dalam nada dari piagam aslinya, yang dikeluarkan pada tahun 1988.
Piagam 1988 menggambarkan konflik Israel-Palestina dalam istilah-istilah agama yang tajam. Piagam tersebut berbicara tentang "perjuangan kami melawan orang-orang Yahudi," menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik umat Islam dan menyatakan bahwa jihad, atau perang suci, adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Palestina.
Dokumen tahun 2017 menghilangkan banyak retorika agama dan antisemitisme tersebut dan sebagai gantinya menyampaikan perjuangannya dalam hal hak asasi manusia, termasuk hak para pengungsi untuk kembali dan hak untuk menolak pendudukan. Mereka mengatakan bahwa perjuangan mereka bukanlah melawan Yahudi, melainkan melawan Zionisme, yang mereka sebut sebagai proyek "kolonial" yang telah merampas tanah Palestina dan menindas kebebasan mereka.
Dokumen tersebut mengabadikan penerimaan semu Hamas atas sebuah negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dokumen itu mengatakan bahwa negara seperti itu, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan kembalinya para pengungsi Palestina, merupakan "konsensus nasional".
Namun, mereka menolak "alternatif apa pun untuk pembebasan Palestina secara penuh dan menyeluruh, dari sungai ke laut." Wilayah itu mencakup apa yang sekarang disebut Israel, dan dalam konteks agenda Hamas, bahasa seperti itu dipandang oleh Israel sebagai seruan untuk menghancurkannya.
(red/ros)
