Belanja barang Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp6,6 triliun, yang digunakan untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan.
Selanjutnya, Kementerian Pertahanan menghabiskan belanja barang mencapai Rp6,5 triliun. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pengelolaan barang milik negara (BMN) Matra darat/laut/udara/integratitf, pengadaan/harwat alutsista, operasi pertahanan serta pelayanan kesehatan.
Terakhir, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggunakan belanja barang sebesar Rp4,5 triliun. antara lain untuk pembayaran honorarium pengawas adhoc, pengawasan penyelenggaraan Pemilu, serta pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
Secara akumulasi, belanja pemerintah pusat pada kuartal I tercatat Rp427,6 triliun. Angka ini tercatat melonjak 23,1% dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Secara porsi, angkanya tercatat 17,3% dari pagu anggaran 2024.
"Peningkatan belanja pemerintah pusat terjadi karena aktivitas front loading Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi Februari. Jadi banyak sekali belanja penyelenggaraan Pemilu," papar Sri Mulyani.
Berdasarkan rincian data Kemenkeu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp222,2 triliun atau 20,4% dari pagu. Angka ini dipengaruhi oleh bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan Pemilu.
Kemudian, belanja non-K/L Rp205,4 triliun atau 14,9% dari pagu. Angka ini dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
"Belanja yang tumbuh 23,1% pasti mempengaruhi kinerja perekonomian, ini salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi kuartal I," kata Sri Mulyani.
(lav)
