“Kami memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” katanya.
Ia menjelaskan, posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2024 tercatat sebesar Rp8.319 triliun, dengan rincian Rp7.336 triliun (88,2%) berupa Surat Berharga Negara (SBN), baik SUN maupun SBSN, dan Rp982 triliun (11,8%) berupa pinjaman.
Suminto, mengatakan pengadaan utang tahun 2024 untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 tetap dalam jalur. Lebih lanjut, ia menyebut beberapa mekanisme pengadaan utang yakni melalui SBN, penerbitan SBN ritel, penerbitan SBN global, hingga dilakukan pinjaman tunai dari beberapa kreditur multilateral dan bilateral.
“Kementerian Keuangan menerapkan strategi yang fleksibel dan oportunistik untuk mendapatkan pembiayaan melalui utang yang optimal dan efisien. Fleksibilitas dan oportunistik disini terkait dengan aspek-aspek timing, tenor, currency, maupun instrumen,” klaimnya.
Untuk diketahui, total utang pemerintah per akhir Februari mencatatkan kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.253,09 triliun. Jadi dalam sebulan, utang pemerintah bertambah Rp 66,13 triliun.
Dengan begitu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt ratio per akhir Februari berada di 39,06%. Naik dibandingkan Januari yaitu 38,75%.
(azr/lav)
