Ia menyebut, momentum tersebut dimanfaatkan oleh BI untuk mencegah keluarnya modal asing dari dalam negeri dan untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang sedang terpuruk.
“Tetapi di lain pihak amerika kan bikin strategi higher for longer jadi dia menggunakan strategi itu melawan inflasinya dia, tapi untuk negara seperti Indonesia kan bisa menarik mata uang keluar. Tapi defense mechanism (mekanisme pertahanan) yang dilakukan sudah dalam koridor yang pas,” jelas Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menilai ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah terpantau melandai meskipun belum sepenuhnya hilang. Terkait hal itu, ia mengklaim fundamental ekonomi yang dimiliki RI terbilang kuat untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.
“Oleh karena itu, ke depan fundamental kita tetap lebih kuat jadi dengan fundamental kuat kami percaya diri saja,” katanya.
Untuk diketahui, BI mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi April. Di luar ekspektasi, Gubernur Perry Warjiyo dan sejawat mengumumkan kenaikan suku bunga acuan.
"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility menjadi 5,5%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 7%," ungkap Perry dalam jumpa pers usai RDG, Rabu (24/4/2024).
Perry menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan posisi kebijakan moneter yaitu mengedepankan stabilitas alias pro-stability. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) BI memilih untuk mengedepankan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.
"Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global sebagai langkah preventif dan forward looking untuk memastikan inflasi di kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025," tegas Perry.
Sebagai tambahan, pada Oktober 2023 lalu BI sempat mengerek bunga acuan menjadi 6% setelah sebelumnya stabil pada level 5,75% sejak Januari 2023. Setelah ditetapkannya kenaikan tersebut, pemerintah maju dengan membawa segepok paket kebijakan berisi insentif fiskal terutama untuk sektor properti senilai hampir Rp30 triliun.
Insentif itu melengkapi pengeluaran pemerintah untuk berbagai program perlindungan sosial, subsidi BBM, kartu pekerja, kartu sembako dan lain-lain senilai total Rp803,5 triliun.
Paket kebijakan baru itu, selain berupa bantuan sosial (bansos) beras senilai total Rp18,57 triliun, dan bantuan langsung tunai (BLT) mengatasi dampak El Nino senilai Rp7,52 triliun, pemerintah juga mengguyur insentif untuk sektor properti dengan anggaran sekitar Rp3,2 triliun.
(azr/lav)
