"Selama beberapa hari terakhir, kami secara aktif bekerja dengan teman-teman kami di Amerika - di semua tingkatan - untuk mengisi paket ini dengan senjata yang dibutuhkan para pejuang kami," kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Rabu dalam pidatonya kepada negara. "Dari ATACMS dan artileri, dari senjata anti-tank dan rudal untuk HIMARS, hingga pertahanan udara dan peralatan yang dibutuhkan. Sekarang kami akan melakukan segalanya untuk mengkompensasi setengah tahun yang dihabiskan dalam debat dan keraguan."
Sistem ATACMS jarak jauh yang baru secara diam-diam disetujui untuk digunakan oleh Biden pada bulan Februari, menurut seorang pejabat senior AS yang berbicara dengan syarat anonim. AS telah membatasi penggunaan ATACMS jarak jauh di wilayah kedaulatan Ukraina, kata pejabat itu. Dilaporkan New York Times, rudal tersebut digunakan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir untuk menyerang pasukan Rusia di Ukraina tenggara.
Undang-undang baru ini juga memberi wewenang kepada Biden untuk menyita sekitar US$5 miliar aset Rusia di bank-bank AS dan menggunakannya kembali untuk membantu Ukraina. Kritikus berpendapat bahwa setiap langkah sepihak untuk melakukan itu tanpa sekutu akan melemahkan dolar dan menurunkan permintaan untuk obligasi Treasury AS.
Biden juga membahas bantuan untuk Israel yang termasuk dalam paket tersebut, menyebut "komitmen" kepada negara itu "kuat." Dukungan presiden untuk Israel telah menuai kritik dari sekutu di kiri atas korban kemanusiaan di Gaza dari serangan militer untuk membasmi Hamas.
"Saya akan selalu memastikan Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari Iran," kata Biden. Dia menambahkan undang-undang tersebut "secara signifikan meningkatkan bantuan kemanusiaan" dengan US$1 miliar untuk rakyat Gaza, dan menuntut Israel mengizinkan aliran bantuan kepada mereka yang "sangat menderita."
Paket tersebut juga termasuk dana untuk Taiwan, serta pernyataan yang akan melarang aplikasi media sosial TikTok yang populer di AS kecuali ByteDance Ltd mendivestasi, ketentuan yang telah dijanjikan oleh perusahaan induk yang berbasis di China untuk dilawan di pengadilan. Biden tidak menyebutkan ketentuan TikTok dalam sambutannya.
Dengan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, Biden menetapkan batas waktu divestasi awal untuk 19 Januari - sehari sebelum pelantikan presiden berikutnya. Dia akan memiliki kemampuan untuk memperpanjang tenggat waktu itu hingga 90 hari tambahan.
Hal ini akan membuat keputusan tersebut berada di luar kendali mantan Presiden Donald Trump jika dia menang melawan Biden dalam pemilihan umum November. Ini memberi pemerintah lebih banyak pengaruh untuk memaksa penjualan dan mencegah TikTok bertahan untuk Trump, yang mengatakan dia menentang larangan tersebut.
Anggota parlemen Partai Republik yang semakin skeptis terhadap bantuan luar negeri AS, didorong oleh Trump, menghambat proposal pendanaan sebelumnya dengan menuntut dilakukannya perubahan imigrasi yang tidak menyenangkan bagi Demokrat. Hal itu, pada gilirannya, menghambat upaya Biden untuk membantu upaya perang Ukraina.
Namun hal itu bisa berdampak pada Ketua DPR AS Mike Johnson, yang menghadapi desakan untuk mundur atau digulingkan dari sayap kanan karena keputusannya untuk memindahkan paket pendanaan.
Biden berterima kasih kepada Johnson karena telah membantu meloloskan undang-undang tersebut, bahkan saat dia mengeluhkan perjuangan selama berbulan-bulan untuk mendapatkan bantuan.
“Proses untuk mencapai meja saya ini sulit - seharusnya lebih mudah dan seharusnya sampai lebih cepat,” kata Biden, menyebut paket tersebut “secara langsung terkait dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.”
“Beberapa teman kami dari Partai Republik MAGA menolak gagasan itu. Tetapi pemungutan suara ini memperjelas adanya konsensus bipartisan untuk kepemimpinan Amerika seperti itu,” tambahnya.
Pasukan Ukraina telah menderita kerugian wilayah di bagian timur negara itu, dan pemboman terus-menerus Rusia telah menghancurkan infrastruktur energi dan pusat-pusat penduduk. Militer Putin sekarang menargetkan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dengan kampanye pemboman yang dilihat oleh pejabat Ukraina dan Barat sebagai upaya untuk memaksa evakuasi warga sipil.
(bbn)
