Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) menilai tren perubahan harga timah dunia yang terjadi akhir-akhir ini merupakan siklus tahunan.
Harga komoditas dalam LME, khususnya timah, memang bakal mengalami kenaikan pada kuartal pertama dan kuartal keempat pada setiap tahunnya. Sementara itu, harga akan melandai pada kuartal kedua atau kuartal ketiga.
Plt Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan tren penguatan harga timah dunia pada periode tersebut –kuartal pertama dan kuartal empat – berhubungan dengan kondisi musim dingin yang terjadi di China, sehingga bisa menurunkan ketersediaan pasokan timah.
“Di China kalau musim dingin produksi mereka akan berkurang karena salju. Jadi itu berdampak kepada produksi mereka,” ujar Adityo kepada Bloomberg Technoz.
Permintaan terhadap timah, padahal, tengah mengalami tren peningkatan pada beberapa waktu terakhir seiring dengan masifnya industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), panel surya serta energi baru terbarukan (EBT).
Namun, tren penguatan harga pada tahun ini tidak hanya terjadi karena adanya pengurangan produksi dari China pada awal tahun, melainkan juga karena adanya perubahan kebijakan di Myanmar dan Brasil yang menghentikan aktivitas pertambangan di kedua negara tersebut.
Hal tersebut makin berdampak pada pasokan karena Myanmar merupakan salah satu pemasok timah terbesar ke China.
Selain itu, Indonesia sebagai negara eksportir timah terbesar kedua di dunia juga menyumbang peran dalam penguatan harga timah dunia. Sebab, terdapat rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) pertambangan timah yang belum terbit imbas periode Idulfitri kemarin dan menghambat aktivitas produksi.
“Selain dari faktor hukum, ada faktor Idulfitri yang semua berdekatan sehingga mempengaruhi perizinan yang mengajukan RKAB,” ujar Adityo.
“Kemarin mepet sekali waktunya dengan Idulfitri dan libur panjang, menurut teman-teman, katanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan RKAB setelah Idulfitri.”
Kelengkapan Persyaratan
Dihubungi secara terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Rizal Kasli mengamini bahwa penambang timah memiliki kendala dalam RKAB.
Namun, Rizal mengatakan permasalahan RKAB tersebut terjadi karena perusahaan tidak mampu melengkapi persyaratan, bukan karena Kementerian ESDM yang lambat memberikan persetujuan.
Perhapi, padahal, sudah memberikan bantuan kepada perusahaan timah untuk melakukan gap analysis sehingga dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
“Banyak perusahaan saat ini belum mendapatkan pengesahan RKAB sehingga tidak dapat berproduksi dan menjual produknya. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan di bidang komoditas timah tidak dapat memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan,” ujar Rizal.
Kementerian ESDM melaporkan telah menambah jumlah persetujuan RKAB pertambangan timah menjadi 15 badan usaha dari sebelumnya hanya 12 badan usaha.
Dengan demikian, kapasitas produksi timah dari RKAB yang telah disetujui menjadi 46.444 ton untuk periode 2024—2026. Jumlah ini meningkat 4,41% dari yang sebelumnya 44.481,63 ton untuk 12 badan usaha.
“RKAB sampai saat ini yang telah dilakukan persetujuan 15 perusahaan dengan kapasitas produksi 46.444 ton. Kenaikan sedikit dari kemarin,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno di Komisi VII DPR RI, Selasa (26/3/2024).
Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Suswantono, di sisi lain, membantah bahwa Kementerian ESDM mempersulit persetujuan RKAB.
Bambang mengeklaim selama ini banyak perusahaan yang justru tidak melengkapi persyaratan untuk RKAB. Selain itu, Kementerian ESDM juga telah memberikan coaching clinic untuk membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan RKAB.
“Kita sudah kooperatif, lalu kita buka coaching clinic. Kita buka 10 lapak, satu hari empat hingga lima perusahaan kita panggil on the spot. Kita paparan dan menjelaskan semua,” ujar Bambang.
(dov/wdh)
