Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan partainya belum memutuskan sikap apakah PDIP akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran (oposisi).
Terkait kebijakan strategis partai, kata Basarah, diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
”Kembali ke hukum yang berlaku di PDI Perjuangan, bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar, berlaku apa yang kami sebut dengan hak prerogatif ketua umum PDI Perjuangan,” kata Basarah dikutip Selasa (23/4/2024).
Sesuai dengan arahan Megawati, lanjutnya, PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Dalam rakernas tersebut PDIP bersama segenap struktur partai, baik DPC maupun DPD, akan bersidang dan bermusyawarah, lalu memberikan usulan kepada Megawati terkait posisi PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
”Melihat A, B, C, D-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia, dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan,” tutur Basarah.
Meski demikian, bagi PDIP, dengan melihat sejarah perjuangan politik partai, PDIP sudah pernah mengalami berada di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. PDIP bisa bertahan dalam situasi apapun, bahkan meski mengalami suatu intimidasi politik di era Orde Baru.
”Kami telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, berbagai dinamika politik. Jadi, apa pun keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada ataupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih dan dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” kata Basarah.
Bertemu Prabowo
Terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati, Basarah menyampaikan secara personal, hubungan antara Prabowo dan Megawati tidak pernah ada masalah sedikit pun. Terlebih, kata dia, keduanya memiliki sejarah yang panjang.
Basarah menyebut jika pertemuan bersifat formal perihal politik, Megawati memiliki protokolnya sebagai pemimpin partai. Pertemuan Megawati kemungkinan terjadi usai rakernas PDIP yang akan digelar pada 24-26 Mei mendatang.
"Pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, tentu dalam konteks itu Bu Mega akan mengaitkan dengan bagaimana positioning PDIP sebagai sebuah partai politik," ucap Basarah.
(mfd/ain)
