Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan partainya belum memutuskan sikap apakah PDIP akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran (oposisi). 

Terkait kebijakan strategis partai, kata Basarah, diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

”Kembali ke hukum yang berlaku di PDI Perjuangan, bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar, berlaku apa yang kami sebut dengan hak prerogatif ketua umum PDI Perjuangan,” kata Basarah dikutip Selasa (23/4/2024).

Sesuai dengan arahan Megawati, lanjutnya, PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Dalam rakernas tersebut PDIP bersama segenap struktur partai, baik DPC maupun DPD, akan bersidang dan bermusyawarah, lalu memberikan usulan kepada Megawati terkait posisi PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

”Melihat A, B, C, D-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia, dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan,” tutur Basarah.