PDIP juga menyoroti situasi demokrasi yang mereka nilai masih sebatas demokrasi prosedural. Hasto bahkan mengingatkan legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, di tengah tantangan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global.
Catatan lainnya, PDIP mengkhawatirkan praktik penggunaan kekuasaan, sumber daya dan instrumen negara akan dilakukan penguasa pada pemilu-pemilu mendatang. Menurutnya, hal ini memungkinkan terjadi karena ada pembiaran.
"Kerusakan nilai-nilai demokrasi semakin besar, mematikan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto.
Majelis hakim Mahkamah Kontitusi (MK) juga menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai dalil dan bukti yang diajukan paslon tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya relavansi yang signifikan pada perolehan suara Pemilu 2024.
"Menolak permohonan pemohon seluruhnya," kata Ketua Hakim Suhartoyo, kemarin.
Merespons putusan tersebut, Ganjar Pranowo mengatakan putusan MK sekaligus menjadi titik berakhirnya perjalanan politik bersama Mahfud MD di Pilpres 2024.
"Tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang [Prabowo-Gibran] dan mudah-mudahan PR-PR [pekerjaan rumah] bangsa kedepan bisa segera diselesaikan," ujar Ganjar, Senin (22/4/2024).
(red/ain)
