Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah menegaskan wacana untuk membatasi pembelian liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg atau Gas Melon mulai tahun ini. Dalam kaitan itu, pakar energi mengusulkan beberapa skema yang dapat ditempuh agar program itu tepat sasaran.

Pakar energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan strategi pertama adalah dengan melakukan pembatasan berdasarkan wilayah, di mana pemerintah bisa mendistribusikan Gas Melon sesuai dengan daya beli masyarakat berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB).

Iwa menjelaskan pemerintah bisa menyalurkan LPG 3 kg dengan volume lebih besar ke wilayah yang memiliki daya beli yang rendah dibandingkan dengan ke wilayah dengan daya beli tinggi.

“Pembatasan berdasarkan kewilayahan, wilayah dengan daya beli rendah diberikan volume lebih banyak daripada wilayah dengan daya beli tinggi, hal ini bisa mengacu kepada statistik PDRB wilayah tersebut,” ujar Iwa saat dihubungi, Senin (22/4/2024).  

“Wilayah bisa berdasarkan provinsi atau kota/kabupaten atau yang lebih rendah. Hal ini tentu perlu adanya kajian yang komprehensif.”