"RUU ini melindungi warga Amerika dan terutama anak-anak Amerika dari pengaruh jahat propaganda China di aplikasi TikTok. Aplikasi ini adalah balon mata-mata di ponsel orang Amerika," kata penulis RUU Michael McCaul, seorang anggota Partai Republik asal Texas.
Penentang RUU tersebut seperti Senator Rand Paul, seorang anggota Partai Republik asal Kentucky, masih dapat mencoba untuk menghapus peraturan TikTok tersebut di Senat. Namun, upaya semacam itu kemungkinan tidak akan berhasil.
Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, ByteDance berniat untuk menyelesaikan semua tuntutan hukum sebelum mempertimbangkan segala jenis divestasi jika larangan TikTok menjadi undang-undang.
"Sangat disayangkan bahwa DPR AS menggunakan kedok bantuan luar negeri dan kemanusiaan yang penting untuk sekali lagi meloloskan undang-undang larangan yang akan menginjak-injak hak kebebasan berbicara dari 170 juta orang Amerika, menghancurkan 7 juta bisnis, dan menutup platform yang menyumbang US$24 miliar ke ekonomi AS, setiap tahun," kata juru bicara TikTok pada hari Sabtu.
Pengawasan selama bertahun-tahun atas hubungan TikTok dengan China mencakup melintasi administrasi presiden, partai politik, dan cabang-cabang pemerintah. Mantan Presiden Donald Trump mencoba melarang aplikasi tersebut melalui perintah eksekutif yang dikesampingkan di bawah Biden, yang pemerintahannya mengawasi peninjauan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat.
Beberapa RUU larangan bipartisan diusulkan di Kongres dan kemudian dilupakan. Kerangka kerja divestasi-atau-larangan TikTok tampaknya akhirnya disetujui.
Undang-undang yang disahkan pada Sabtu memberi ByteDance hampir satu tahun untuk melepaskan diri dari platform media sosial tersebut, dengan 90 hari di antaranya dapat dibatalkan oleh presiden. Jangka waktu tersebut lebih lama dari jangka waktu enam bulan dalam versi undang-undang yang disahkan DPR awal tahun ini.
Tenggat waktu yang diperpanjang itu berarti TikTok tidak perlu melepaskan kepemilikan atau ditutup sebelum pemilu, yang membuat cemas beberapa anggota parlemen yang mengatakan mereka khawatir China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk campur tangan dalam politik AS.
TikTok menjadi terkenal selama pandemi sebagai tempat untuk berbagi video pendek yang menghibur tanpa ekspektasi kesempurnaan seperti yang ada di aplikasi seperti Instagram. Umpan yang dikurasi secara algoritme yang disesuaikan berdasarkan minat pengguna - bukan siapa yang mereka ikuti - adalah cara baru yang menawan untuk menjelajahi media sosial. Ide tersebut sejak saat itu telah ditiru oleh Meta dan YouTube milik Alphabet.
TikTok berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan melanggar Amandemen Pertama dan menunjukkan pengeluaran mereka sebesar US$1,5 miliar lebih untuk upaya privasi data, guna mencoba meredakan masalah keamanan nasional. TikTok telah membawa pembuat konten dan pemilik usaha kecil ke Capitol AS untuk berdebat bahwa mereka akan menderita kerugian ekonomi tanpa TikTok.
Mereka juga mendorong pengguna untuk menghubungi anggota parlemen untuk mendesak mereka agar tidak memilih RUU tersebut. Perusahaan tersebut menyewa pelobi terkenal untuk mencoba mempengaruhi anggota parlemen. Sejauh ini, tidak ada yang bisa.
(bbn)
