“Jadi mulai dari fungsi perencanaan, pembangunan dan pengembangan aplikasi, pemeliharaan aplikasi dan sistemnya dan evaluasi, ini bisa berbasis arsitektur SPBE. Dan ini semua bisa kita gunakan informasi arsitektur SPBE yang pengelolaannya dilakukan melalui SIA-SPBE Nasional,” ucapnya.
Menurut Cahyono, melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE, pemerintah Indonesia dapat melaksanakan keterpaduan layanan digital, menuju era transformasi digital pemerintah. Menurutnya juga, Indonesia saat ini masih berada pada tahap pengembangan e-Goverment, yang ditandai dengan layanan berbasis elektronik yang dikembangkan dengan konsep interoperabilitas sistem informasi.
Selanjutnya, pemanfaatan Arsitektur SPBE, Indonesia akan melanjut pada tahap selanjutnya, dimana fase tersebut ditandai dengan hadirnya layanan inklusif berbasis citizen centric menggunakan konsep transformasi digital nasional, dengan menerapkan sistem pemerintahan yang sederhana, efisien, dan transparan.
Selain itu, penerapan Arsitektur SPBE Nasional juga berdampak pada peningkatan capaian evaluasi penerapan SPBE di seluruh Instansi Pemerintah. Pada tahun 2022, Indeks SPBE Nasional memperoleh indeks 2,34 dengan predikat ‘Cukup’, sementara di tahun 2023 indeks SPBE mengalami kenaikan 2,7 dengan predikat menjadi ‘Baik’.
“Diharapkan dengan adanya aplikasi SIA-SPBE maka kita akan bisa lebih meningkatkan indeks SPBE, dimana hal tersebut selaras dengan arahan Presiden RI dalam sidang kabinet paripurna pada bulan Januari 2024 lalu, bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(fik/lav)
