Ari Natter - Bloomberg News
Bloomberg, DPR AS meloloskan sanksi baru terhadap sektor minyak Iran yang akan menjadi bagian dari paket bantuan luar negeri, sehingga langkah ini akan diloloskan oleh Senat dalam beberapa hari ke depan.
Undang-undang tersebut akan memperluas sanksi terhadap Iran dengan memasukkan pelabuhan, kapal, dan kilang asing yang dengan sengaja memproses atau mengirim minyak mentah Iran yang melanggar sanksi AS yang ada.
Hal ini juga akan memperluas apa yang disebut sanksi sekunder untuk mencakup semua transaksi antara lembaga-lembaga keuangan China dan bank-bank Iran yang terkena sanksi yang digunakan untuk membeli minyak bumi dan produk-produk turunan minyak.
Legislasi ini, yang akan dimasukkan ke dalam paket senilai US$95 miliar yang menyediakan dana untuk membantu Ukraina, Israel, dan Taiwan, disahkan dengan suara 360-58 pada Sabtu. Undang-undang ini telah dinegosiasikan sebelumnya dengan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, dan Gedung Putih menyatakan mendukungnya.
Sekitar 80% dari sekitar 1,5 juta barel ekspor minyak harian Iran dikirim ke kilang-kilang independen di China yang dikenal sebagai "teko", menurut ringkasan dari legislasi yang sama.
Meskipun sanksi-sanksi ini dapat berdampak pada ekspor minyak Iran--dan menambah harga minyak mentah sebanyak US$8,40 per barel--sanksi-sanksi ini juga mencakup wewenang pengabaian dari presiden, demikian menurut ClearView Energy Partners, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Washington.
"Presiden Joe Biden mungkin memilih untuk menggunakan wewenang ini, membatalkan dampak harga dari sanksi-sanksi tersebut; Pemerintahan Trump yang kedua mungkin tidak," tulis ClearView dalam sebuah catatan untuk para kliennya.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Oktober menolak anggapan yang dipegang secara luas bahwa AS secara bertahap melonggarkan beberapa penegakan sanksi terhadap penjualan minyak Iran sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan diplomatik.
(bbn)
