Logo Bloomberg Technoz

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.584 Triliun

Hidayat Setiaji
19 April 2024 10:20

Pekerja merapihkan uang dolar AS dan rupiah di gerai penukaran uang di ITC Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2024). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Pekerja merapihkan uang dolar AS dan rupiah di gerai penukaran uang di ITC Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2024). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari tercatat US$ 407 miliar. Dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 16.177 seperti kurs referensi Bank Indonesia (BI) 18 April, maka ULN Indonesia ekuivalen Rp 6.584,04 triliun.

Angka itu naik dibandingkan ULN Januari yang sebesar US$ 405,7 miliar. Dibandingkan Februari 2023 (year-on-year/yoy), ULN naik 1,4%.

"Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk rupiah," ungkap laporan BI yang dirilis Jumat (19/4/2024).

Posisi ULN pemerintah pada Februari tercatat sebesar US$ 194,8 miliar atau tumbuh 1,3% yoy, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1% yoy pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,1%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," jelas laporan BI.