Dalam kaitan itu, kedua lembaga menilai perlu untuk makin intensif dalam berdiskusi atau melaksanakan kajian guna mendeteksi potensi tindak pidana tersebut dalam memengaruhi persaingan bisnis di pasar, khususnya berkaitan dengan transaksi merger dan akuisisi.
"Transaksi akuisisi oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Jadi, penting bagi KPPU untuk mengetahui penerima manfaat dari suatu transaksi,” tegas Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.
Ketua KPPU Fanshurullah Asa mengatakan, sejatinya, kerja sama formal antara pihaknya dan PPATK telah terjalin sejak 2010. Sejak saat itu, dia bilang kedua lembaga telah melakukan berbagai kegiatan pertukaran informasi, khususnya dalam proses pembuktian dan eksekusi atas Putusan KPPU.
Dalam proses penindakan itu, kata Asa, pihaknya meminta bantuan dari segala lini, termasuk PPATK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal analisis transaksi keuangan dan laporan transaksi keuangan.
Ke depan, kerja sama tersebut juga akan diperkuat di bidang penegakan hukum, diskusi atau penelitian terkait hubungan tindak pidana pencucian uang dan persaingan usaha, pengawasan kemitraan, sharing knowledge, maupun pelatihan bersama, khususnya dalam mendukung prioritas KPPU.
"Kami berharap PPATK dapat membantu KPPU untuk melakukan proses penegakan hukum lebih dalam lagi, utamanya pada sektor-sektor seperti tender, digital, energi, pangan, dan e-commerce," ujar Asa.
(ibn/ros)
