PBB meluncurkan permohonan darurat awal sebesar US$294 juta beberapa hari setelah perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober. Permohonan tersebut dimodifikasi pada awal November dan dinaikkan menjadi US$1,2 miliar untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak bagi 2,2 juta orang di Gaza dan 500.000 orang di Tepi Barat pada tahun 2023.
Perang di Gaza meletus setelah pembantaian Hamas pada 7 Oktober, yang menyebabkan sekitar 3.000 teroris menyerbu masuk ke Israel melalui darat, udara, dan laut, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 253 sandera, sebagian besar warga sipil.
Bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan mengembalikan para sandera, Israel melancarkan serangan berskala besar di Gaza yang menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas telah menewaskan sedikitnya 33.729 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak.
Angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen, dan diyakini termasuk warga sipil dan anggota Hamas yang tewas di Gaza, termasuk sebagai konsekuensi dari kesalahan penembakan roket oleh kelompok-kelompok teror itu sendiri. Israel mengatakan telah menewaskan lebih dari 13.000 teroris di dalam Gaza dan 1.000 lainnya di Israel pada 7 Oktober.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan 260 tentara telah tewas dalam operasi darat di Gaza sejak 7 Oktober.
PBB juga memperingatkan bahwa ribuan warga Gaza menghadapi kelaparan, terutama di bagian utara wilayah tersebut di mana distribusi makanan dan bantuan terbatas.
Israel telah menolak klasifikasi keamanan pangan yang didukung PBB bulan lalu yang memperingatkan akan adanya kelaparan di Jalur Utara, dengan alasan bahwa ada lebih banyak makanan dan air di wilayah tersebut daripada yang diklaim oleh para pekerja kemanusiaan.
Yerusalem mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak memperhitungkan perbaikan yang telah dilakukan baru-baru ini dan menyatakan bahwa masalahnya terletak pada PBB dan lembaga-lembaga bantuan yang gagal mendistribusikan bantuan setelah Israel membantu memfasilitasi masuknya bantuan ke Jalur Gaza. Organisasi-organisasi bantuan telah menanggapi bahwa operasi IDF dan pembatasan pergerakan adalah apa yang telah menghambat upaya distribusi.
Pada Selasa, pemerintah Israel mengatakan kepada Pengadilan Tinggi bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk meningkatkan pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza. Pemerintah menjelaskan bahwa mereka membuka penyeberangan baru ke Gaza utara, menambah jam operasi untuk penyeberangan barang ke wilayah tersebut, menambah koordinator bantuan di dalam Gaza, dan memasukkan lebih dari 100 truk untuk distribusi internal bantuan.
Namun, kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Jamie McGoldrick mengatakan pada 12 April bahwa kondisi di lapangan masih belum membaik, sementara angka OCHA untuk jumlah truk yang masuk ke Gaza jauh lebih rendah daripada yang dikutip oleh pemerintah.
(ros)
