Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa beberapa perusahaan yang memiliki ketertarikan menggantikan ZN terdiri dari perusahaan luar negeri maupun dalam negeri.
"Mereka sudah dalam proses buka data dan sebagian sudah ada yang menyampaikan penawaran dan ketertarikannya, ada 14 perusahaan kalau enggak salah. Entah satu atau dua, nanti terserah mereka, bisa masuk berdua juga," ujar Dwi belum lama ini.
Zarubezhneft lewat anak usahanya ZN Asia Ltd memegang 50% hak partisipasi Blok Tuna, bersama dengan Harbour Energy Group melalui anak usahanya Premier Oil Tuna BV, yang menggenggam 50%.
Namun belakangan, Harbour Energy, sebagai operator telah memutuskan untuk mengundur investasi akhir atau final investment decision (FID) terhadap pengembangan Blok Tuna menjadi 2025, atau mundur cukup jauh dari persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) yang sudah diberikan sejak Desember 2022.
Pengunduran tersebut, kata Harbour, tak lain adalah imbas dari sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina, yang juga berdampak kepada BUMN Rusia itu.
"Kami terus melakukan diskusi konstruktif dengan Pemerintah Rusia sebagai mitra kami, dan pemerintah Indonesia untuk mencapai solusi--tetapi tidak mengantisipasi untuk dapat memulai FID hingga tahun depan, yang berarti potensi keputusan investasi akhir akan diambil pada 2025," ujar CEO Harbour Energy, Linda Zarda Cook, akhir Agustus 2023.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Selain itu, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional juga ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.
(ibn/dhf)
