Gedung Putih mengajukan rencana yang perlu mendapat persetujuan kongres ini untuk melawan program pinjaman China di seluruh dunia yang disebut Amerika Serikat sebagai alat pemaksaan secara ekonomi.
Namun usul ini tidak mendapat persetujuan kongres dan tidak didukung oleh anggota G-20 maupun G-7 yang merupakan sekutu terdekat Washington.
Sementara Bank Dunia dan IMF mengadakan pertemuan tahunan di Washington minggu ini, rencana itu di Kongres pun tertutup oleh pertikaian pendanaan terkait bantuan untuk Israel, Ukraina dan perseteruan sengit soal perbatasan AS.
Kemandekan ini menimbulkan pertanyaan soal kepemimpinan AS di badan-badan multilateral seperti Bank Dunia. Juga bagaimana fokus Washington ke China, yang juga pemegang saham di IMF dan Bank Dunia, malah berdampak negatif pada badan-badan itu.
Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan dalam pernyataan tettulis bahwa pemerintah negara itu tetap berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya Bank Dunia. Permintaan persetujuan Kongres masih ada dalam usul anggaran tahun fiskal 2025.
Juru bicara itu mengatakan rencana untuk menambah dana Bank Dunia itu merupakan langkah yang paling murah dalam menyediakan pinjaman keuangan untuk negara-negara berkembang.
Sementara itu, Kementerian Keuangan AS mengatakan bahwa tahun lalu AS menyumbang dana sebesar US$1,9 miliar ke berbagai bank pembangunan yang menyediakan pinjaman lebih dari US$145 miliar ke negara-negara berkembang.
Pemerintah Biden juga menyumbang dana sebesar US$1 miliar kepada Dana Iklim Hijau PBB yang bertugask membantu negara berkembang mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
Wakil Menkeu AS Bidang Hubungan Internasional Jay Shambaugh, meinggu lalu menggarisbawahi permintaan Biden ke Kongres terkait penambahan dana Bank Dunia sebagai bagian dari rencana lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang sekarang kesusahan akibat beban hutang yang besar dengan bunga tinggi.
Shambaugh juga merujuk pada upaya mereformasi Bank Dunia dan menambah sumber daya organisasi yang kini dipimpin oleh Ajay Banga yang diajukan oleh Amerika Serikat tahun lalu.
"Semua pemegang saham akan memandang AS sebagai mitra yang bersemangat dan pemimpin dalam mewujudkan visi itu," ujar Shambaugh dalam pidato minggu lalu.
Pemerintah AS juga dikritik karena tidak bisa mewujdkan janji-janji internasionalnya karena masalah politik dalam negeri yang berdampak pada kemampuan AS mempertahankan kepemimpinan ekonomi yang diraih setelah Perang Dunia II.
Karen Mathiasen, mantan pejabat kementerian keuangan AS dan wakil AS di Bank Dunia, mengatakan Biden salah perhitungan ketika menjanjikan tambahan dana di pertemuan G-20 itu.
Mathiasen mengatakan prospek janji itu terwujud sangat sulit dicapai ketika DPR AS dikuasi oleh Partai Republik. Sekutu AS pun tidak mengikuti langkah Biden itu dan membuat janji sendiri, yang "secara terbuka membeberkan kepemimpinan AS yang melemah." kata Mathiasen.
Partai Republik menentang rencana Biden agar Bank Dunia memusatkan perhatian pada perubahan iklim dan banyak anggota DPR dari partai itu yang curiga dengan badan-badan internasional.
Mathiasen menambahkan bahwa pemerintah Biden akan sulit mendapatkan dukungan Kongres terkait penambahan dana Bank Dunia kecuali Partai Demokrat menguasai kembali DPR dan Senat AS dalam pemilu November mendatang.
"Sangatlah berisiko bagi Biden untuk menjanjika dana yang kebanyakan terkait lingkungan berkesinambungan di pertemuan G-20 itu ketika dia tahu bahwa DPR yang dikuasai GOP (Partai Republik) tidak akan pernah menyetujuinya. Dan ini memperkuat narasi bahwa AS tidak pernah memenuhi janji," kata DJ Nordquist, wakil AS di dewan Bank Dunia di jaman pemerintah Trump.
Presiden Bank Dunia Banga mengatakan bahwa pemberi pinjaman harus lebih cepat, lebih efisien dan lebih besar agar bisa mendanai keperluan pembangunan global bernilai triliunan dolar, agar tetap bisa berperan di masa mendatang.
Dua badan pemberi pinjaman Bank Dunia tahun lalu berkomitmen mencairkan pinjaman senilai US$7,2 miliar, dan sejak 1945 badan ini sudah memberi pinjaman sebesar US$1,4 triliun.
Banga menggantika David Malpass yang dicalonkan oleh Trump pada 2019 dan mundur Juni tahun lalu satu tahun sebelum masa jabatannya habis.
Kepemimpinan Banga memberi kesempatan bagi pemerintah Biden untuk mengembangkan institusi ini lebih memusatkan perhatian pada perubahan iklim dan para pegiat lingkungan sebelumnya mengatakan Malpass berhasil dalam isu ini. Malpass sendiri menyangkal pandangan itu dan memperlihatkan jejak rekamnya di sektor iklim.
(bbn)
