"Pemerintah yang baru itu kan belum dilantik. Jadi kalau koalisi ya tentu nanti. Untuk langkah yang ke depan, tentu kita nanti bicarakan dengan pemerintahan yang baru," ujar Mardiono.

PPP sendiri memang berpotensi kehilangan posisi strategis pada lima tahun mendatang. Menurut KPU, partai yang berdiri sejak orde baru ini tak memenuhi ambang batas parlemen 4%.

KPU mencatat total perolehan suara PPP hanya 5.878.777 suara atau setara 3,87% dari total 151.796.631 suara sah nasional. Artinya, PPP harus membuktikan setidaknya ada tambahan 193.088 suara dalam sidang PHPU Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya, nanti kita lihat saja," ujar Mardiono.

(fik/frg)