Para pemohon menilai terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu 2024. Mereka pun meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Paslon nomor urut 02 sebagai kontestan.

Selain Saksi dan Ahli, Hakim Konstitusi sempat menghadirkan empat menteri dari kabinet Indonesia Maju. Para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut diminta menjelaskan tentang kebijakan bansos saat masa kampanye Pemilu 2024.

Empat Menteri tersebut diantaranya, Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

(fik/frg)