Rancangan aturan tersebut, yang dikenal sebagai California Journalism Preservation Act — sekilas seperti Publisher Rights atau hak penerbit yang diatur di Indonesia melalui Perpres— “akan menciptakan ketidakpastian bisnis yang tidak dapat diterima oleh perusahaan mana pun,” kata Zaidi.
“Untuk menghindari hasil di mana semua pihak dirugikan dan industri berita California menjadi lebih buruk, kami mendesak anggota parlemen untuk mengambil pendekatan yang berbeda.”
Zaidi juga mengatakan bahwa perusahaan akan menghentikan investasi du bidang berita di negara bagian tersebut “sampai ada kejelasan mengenai lingkungan regulasi California.”
Pemerintah di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memaksa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa untuk membayar berita.
Tahun lalu, Alphabet mengatakan akan menghapus tautan ke berita dari penerbit Kanada di Google, pasca pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau mengesahkan undang-undang yang mewajibkan platform digital untuk memberikan kompensasi kepada outlet berita lokal.
Sementara Meta Platforms Inc telah memilih untuk menghentikan fitur beritanya di Kanada, bersama dengan ASt dan Australia.
Buffy Wicks, anggota dewan California yang berada di belakang RUU tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia akan tetap berdialog dengan Google.
“Ini adalah rancangan undang-undang tentang keadilan dasar - ini tentang memastikan platform membayar untuk konten yang mereka gunakan kembali,” jelas dia.
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi dengan Google dan semua pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin masa depan yang lebih cerah bagi para jurnalis di California dan memastikan bahwa lampu demokrasi tetap hidup”.
(bbn)
