"Kami sudah melakukan penelitian bahwa masyarakat yang mendapatkan KPR FLPP, umumnya sudah lebih sejahtera setelah 10 tahun sehingga tidak membutuhkan subsidi lagi," ujarnya.
KPR FLPP merupakan salah bentuk insentif perumahan dalam bentuk subsidi bunga KPR. Dengan skema ini maka bunga KPR yang diterima masyarakat akan jauh lebih rendah dan akhirnya menurunkan nilai cicilan dibandingkan KPR komersial.
Pada 2023 lalu penyaluran FLPP mencapai 229 ribu unit tempat tingga senilai Rp26,32 triliun dengan BTN yang mendominasi penyaluran KPR bersubsidi ini. Pada 2024, pemerintah hanya menganggarkan Rp13,72 triliun untuk 166 ribu rumah. Namun, ada rencana jumlah KPR FLPP pada tahun ini akan ditingkatkan menjadi 220 ribu rumah.
Data BTN menyatakan saat ini backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta unit, dan belum menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Backlog rumah berpeluang meningkat karena terjadi 1 juta pernikahan di Indonesia setiap tahunnya yang sebagian besar membutuhkan tempat tinggal
Sebanyak 83% dari backlog perumahan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Data lain adalah hanya 56,5% rumah tangga yang menghuni rumah layak huni, sementara sisanya tidak layak huni.
(red)
