Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemenuhan kebutuhan air sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan khususnya demi mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menempatkan air sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna memastikan akses air yang merata dan sanitasi yang layak bagi 275 juta penduduk Indonesia. 

Komitmen Indonesia dalam Water Action Agenda 2023 tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (Delri) dalam Plenary Session UN 2023 Water Conference di New York, Amerika Serikat, Kamis (23/3/2023). Indonesia mendapat urutan 54 dari hampir 200 negara anggota PBB yang secara bergiliran membacakan Country Statement nya secara resmi.

Basuki menjelaskan, perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrim, ketersediaan air yang tidak dapat diprediksi, memperburuk kelangkaan air, dan mencemari persediaan air. Tantangan-tantangan tersebut telah meningkatkan tekanan pada keberlangsungan sumber daya air dan ekosistem, termasuk risiko kekeringan dan banjir, yang telah menjadi perhatian global.

“Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan air yang berkelanjutan dengan menerapkan adaptasi iklim dan Disaster Risk Reduction (DRR) dalam perencanaan pembangunan nasional,” katanya dikutip dari siaran resmi yang diterima Bloomberg Technoz, Kamis (23/3/2023).

Basuki mengatakan, terdapat lima faktor lintas sektoral yang perlu diatasi demi mempercepat target ketahanan air yang berkelanjutan. Pertama yaitu pembiayaan melalui pendanaan tambahan untuk meningkatkan investasi konservasi air dan layanan ekosistem air.