“Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka,” tutur Refly.
“Sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan.”
Menurut Refly, putusan MK mengenai pilpres sejak 2004-2019 belum pernah dikabulkan karena permohonan tidak meyakinkan.
Terkait bantuan sosial, Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan pemberiangan perlindungan sosial seperti yang disampaikan oleh empat menteri Jokowi.
Namun yang menjadi permasalahan adalah anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu.
Ari menambahkan bahwa ada beberapa indikasi dari adanya penggunaan uang pajak masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara salah satu calon. Seperti saat presiden berkunjung 30 kali selama periode 22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024. 50% di antaranya dilakukan di Jawa Tengah.
Penjelasan Menkeu Sri Mulyani yang menjadikan kenaikan subsidi energi sebagai alasan tentu tidak tepat karena kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan, timpal Ari.
Menurut Air, penerima bansos adalah masyarakat miskin dan bansos efektif untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Setidaknya ada dua potensi implikasi negatif penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara.
Pertama, yakni upaya pengentasan kemiskinan tidak akan maksimal karena dampak dari bansos terhadap probabilitas kemenangan tergantung dari jumlah orang miskin. Kedua, tidak terciptanya persaingan elektoral yang sehat karena kandidat petahana atau yang didukung petahana mendapatkan keuntungan akibat dukungan kebijakan bansos oportunistik.
“Dalam kondisi terburuk, kandidat yang tidak kompeten namun didukung oleh petahana akan memiliki kemungkinan terpilih lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya yang jauh lebih kompeten. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Indonesia di masa yang akan datang jika hal ini terjadi,” ujar dia.
