Namun yang terjadi justru malah mendorong mereka untuk mempertimbangkan mengurangi atau membatalkan rencana guna memperluas operasi-operasi mereka, kata orang-orang yang tidak ingin disebutkan namanya karena membahas informasi yang sensitif.
Presiden Joko Widodo kerap menampilkan diri sebagai sosok yang ramah akan bisnis utamanya investor asing, namun ia juga menyinggung impor yang bersaing dengan produk-produk lokal.
Ketegangan tersebut muncul ke permukaan karena rintangan impor telah memicu kehebohan di antara para eksekutif puncak di perusahaan-perusahaan mulai dari Apple sampai Michelin.
Para kamar bisnis dari Amerika Serikat (AS) sampai Korea Selatan menulis surat kepada pemerintahnya guna meninjau kembali masalah ini, ujar orang-orang yang tidak ingin disebutkan namanya karena membahas isu-isu sensitif.
Perwakilan dari Apple serta kementerian perdagangan dan industri Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Michelin mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan asosiasi dan perusahaan-perusahaan lain yang menghadapi masalah serupa.
Michelin optimis bahwa pemerintah akan segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. “Michelin bertujuan untuk mengintegrasikan Indonesia secara penuh ke dalam rantai pasok globalnya, dan karena itu keterbukaan terhadap perdagangan adalah kunci bagi kami,” kata Michelin dalam sebuah tanggapan melalui email kepada Bloomberg.
Aturan yang rumit ini secara efektif membatasi impor sekitar 4.000 produk, termasuk barang jadi seperti laptop dan bahan baku seperti bahan kimia berbahaya.
Untuk mendapatkan izin impor, perusahaan-perusahaan harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, namun prosesnya cukup berat—mengharuskan mereka menyerahkan perjanjian penyewaan dan perkiraan tahunan barang-barang yang ingin mereka bawa ke negara ini, kata sumber yang sama.
Perkiraan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan kuota impor produk-produk tertentu, yang oleh perusahaan-perusahaan dianggap bertujuan memacu mereka mendirikan fasilitas produksi dalam negeri.
Dengan demikian terjadi jadi lebih unggul atau kalah bersaing dengan saingan mereka karena mekanisme kuota, kata mereka.
Walau ada banyak pertanyaan dari perusahaan-perusahaan, pemerintah tidak memberikan kejelasan mengenai pelaksanaannya sejak peraturan tersebut ditandatangani pada bulan Desember, kata orang-orang.
Banyak perusahaan baru memahami kompleksitas dan konsekuensinya setelah regulasi diberlakukan, yang membuat perusahaan-perusahaan menjadi bingung karena mereka harus merencanakan anggaran, logistik, dan transportasi untuk barang, kata mereka.
Perusahaan-perusahaan kini beralih ke Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Panjaitan, yang dipandang sebagai orang yang dekat dengan Jokowi. Lobi lewat Luhut dimaksud untuk membujuk presiden agar melonggarkan peraturan.
Dalam percakapan pribadi, Luhut menggambarkan peraturan tersebut berpotensi mencederai reputasi bisnis dan kepentingan ekonomi Indonesia, kata orang-orang. Perwakilan Menko Marves tidak segera menanggapi permintaan komentar.
(bbn)
