“Hemat saya, yang hal-hal seperti ini perlu clear di dalam ruangan ini,” kata Guntur.
Sebelumnya, Airlangga menjelaskan bahwa pembagian bantuan yang diluncurkan secara langsung selama empat bulan sudah berlandaskan Peraturan Pemerintah nomor 37/2023.
Namun, peraturan tersebut hanya menjelaskan perihal pembagian bantuan sosial yang dirapel, bukan secara signifikan pembagian bantuan diperbolehkan selama berapa bulan.
“Meskipun tadi Pak Menko sudah menyampaikan dasar hukumnya, dasar hukumnya sudah jelas, tetapi itu dasar hukum untuk rapelnya, tetapi kenapa harus empat bulan? kenapa tidak dua bulan atau tiga bulan?,” katanya.
“Mungkin ini perlu kami ketahui supaya kita jelas mendapatkan gambaran menyangkut kaitannya dengan adanya rapel itu.” jelas Guntur
Informasi saja, BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai untuk bahan bakar minyak guna membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Besarannya Rp150.000 per bulan. Namun kemudian dirapel menjadi Rp600.000.
Hingga berita ini diturunkan, Airlangga belum memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim MK Guntur karena sidang sedang diskors. Airlangga sendiri dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Mereka memberikan keterangan sekaligus untuk dua permohonan yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
(fik/roy)
