"Pemerintah memberikan tambahan anggaran di tengah tahun anggaran 2023, tapi sudah dapat persetujuan DPR," kata Sri Mulyani.
Pada 2024, pemerintah juga berencana memberi dua bantuan yang serupa seperti akhir 2023. Realisasinya, pemerintah sudah menganggarkan sekaligus mengeksekusi program bantuan pangan beras mitigasi risiko pangan melalui Bapanas. Namun, BLT belum tersalurkan.
Sri Mulyani menjelaskan, dalam mekanisme anggaran, sumber anggaran bisa saja ada di dalam cadangan bendahara umum negara dan bisa digunakan ketika negara atau ekonomi menghadapi situasi di mana negara butuh tambahan anggaran.
"Dan mekanisme yang dilakukan, kami mengambil dari bendahara umum negara, seperti BLT El Nino," kata Sri Mulyani.
Dalam sidang yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan anggaran Kemensos pada 2024 hanya Rp79,21 triliun, atau menurun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp87,27 triliun. Penyusutan ini terjadi karena anggaran untuk program bantuan sosial El Nino keluar dari pos Kemensos pada tahun ini.
"Penurunan anggaran 2024 dari 2023 terjadi karena belanja BLT El Nino keluar dari belanja Kemensos pada 2024, sehingga kami kembali menyerahkan bantuan reguler seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)," papar Risma.
Dia merinci, anggaran Kemensos pada 2023 tercatat mencapai Rp87,27 triliun. Anggaran ini untuk perlindungan sosial Rp86,1 triliun, dan dukungan manajemen Rp1,17 triliun.
Rincian per belanja antara lain, belanja pegawai Rp438 miliar, belanja barang Rp3,35 triliun, belanja modal Rp167 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp83,31 triliun.
"Belanja bantuan sosial reguler 2023 meliputi PKH, BNPT, dan bantuan pangan El Nino 2023. Sisanya perlindungan sosial adalah bantuan atensi, makanan untuk lansia, makanan untuk disabilitas dan anak yatim, untuk 2023 ada untuk anak untuk gagal ginjal akut," jelas Risma.
Sementara itu, anggaran Kemensos pada 2024 tercatat Rp79,21 triliun. Terdiri dari anggaran perlindungan sosial Rp78,05 triliun, dan dukungan manajemen Rp1,15 triliun.
Rincian per belanja yakni, belanja pegawai Rp492 miliar, belanja barang Rp3 triliun, belanja modal Rp97,8 miliar, dan belanja bansos Rp75,61 triliun.
"Untuk 2024 tidak ada bantuan El Nino dan tidak ada bantuan untuk gagal ginjal akut," tutur Risma.
(lav/ain)
