Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkap kesepakatan program perlindungan sosial (perlinsos) dengan DPR sebesar Rp496 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhadjir saat memberi kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar hari ini, Jumat (05/04/2024). Dia mengatakan program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.

"Program perlindungan kemiskinan telah mendapat persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai tugas masing-masing," ungkap Muhadjir.

Alokasi anggaran tersebut dibagi dalam tiga program, yaitu subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial. Subsidi diberikan untuk subsidi energi seperti BBM hingga listrik, juga pupuk. Bantuan sosial dialokasikan pada program keluarga harapan, sembako, hingga Kartu Indonesia Pintar. Sementara jaminan sosial dialokasikan pada bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan dengan penerima bantuan iuran sekitar 98 juta jiwa.

"Program perlindungan sosial dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan & kemiskinan ekstrem dimaksudkan mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus mencapai target penurunan angka kemiskinan 7,5%, serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024," lanjut Muhadjir.