Selain itu, ia mengungkap biasanya hanya terdapat tujuh hingga delapan BPR yang tutup setiap tahun. Namun, dikarenakan tahun ini terdapat program konsolidasi yang digiatkan oleh OJK, maka jumlah tersebut bertambah menjadi 12 BPR.
Berikut ini 9 BPR bangkut yang Dicabut Izinnya Oleh OJK:
1. BPR Wijaya Kusuma
OJK mencabut izin usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma (BPR Wijaya Kusuma) yang beroperasi di Madiun, sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 pada 4 Januari 2024.
Berdasarkan kronologinya, pada 18 Juli 2023, OJK telah menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status pengawasan Bank dalam Penyehatan dengan jangka waktu 12 bulan. Kemudian pada 13 Desember 2023, OJK menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status pengawasan Bank dalam Resolusi.
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto dicabut izin usahanya seperti tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan komisioner Nomor Kep-13/D.03/2024 tanggal 26 januari 2024.
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
BPR UMKM dicabut izin usahanya pada tanggal 5 Februari 2024, pencabutan izin BPR ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/D.03/2024. OJK sudah pernah menetapkan BPR itu ke dalam status pengawasan Bank dan penyehatan pada April 2023 lalu.
Selanjutnya, pada 12 Januari 2023 OJK menetapkan BPR UMKM pada status pengawasan Bank dalam resolusi. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 28/ADK3/2024 tanggal 30 Januari LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR UMKM dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya.
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
BPR Pasar Bhakti Sidoarjo dicabut izinnya pada 16 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha BPR Pasar Bhakti.
Dalam perkembangannya, LPS akan menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, Jawa Timur.
5. Perumda BPR Bank Purworejo
Perumda BPR Bank Purworejo dicabut izinnya oleh OJK pada 20 Februari 2024, keputusan itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024.
Kronologinya, pada 31 Maret 2023 Perumda BPR Bank Purworejo sempat ditetapkan oleh OJK kedalam status pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan (TKS) yang memiliki predikat kurang sehat.
Selanjutnya, pada 12 Januari 2024 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status bank dalam Resolusi. Dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyehatan.
6. BPR EDC CASH
OJK mencabut izin usaha BPR EDC CASH pada 27 Februari 2024, seperti yang terutang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024.
OJK menjelaskan penutupan BPR ini dilakukan setelah pada 31 Maret 2023 lalu OJK menetapkan BPR EDCASH berstatus pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan (TKS) yang memiliki predikat kurang sehat.
7. BPR Aceh Utara
Pencabutan izin usaha BPR Aceh Utara tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024. BPR ini dicabut izin usahanya pada tanggal 4 Maret 2024.
Pada 30 Maret 2023, OJK telah menetapkan BPR ini ke dalam status pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan yang dinilai predikat tidak sehat. Selanjutnya, pada 12 Januari 2024 OJK menetapkan BPR Aceh Utara dalam status pengawasan bank dalam resolusi.
8. BPR Sembilan Mutiara
BPR yang beralamat di Pasaman Barat, Sumatera Barat ini dicabut izinnya sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2023 BPR ini masuk dalam status pengawasan OJK, kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan bank dalam resolusi.
9. BPR Bali Artha Anugrah
Pencabutan izin BPR Bali Artha Anugrah sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bali Artha Anugrah.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan pencabutan izin usaha BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
(azr/lav)
