Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok program magang kerja di Jerman atau ferienjob. Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman menilai, korps bhayangkara juga harus memeriksa dan mengungkap potensi keterlibatan birokrasi atau pemerintah dalam kasus tersebut.

Menurut dia, praktek TPPO yang menjebak ribuan mahasiswa dari 33 universitas Indonesia tersebut diduga melibatkan birokrasi pemerintah. Khususnya untuk mengurus keberangkatan para mahasiswa ke Jerman yang tak mudah.

“Pasti melibatkan banyak pihak saya pikir bukan hanya pelaku tersebut ya, karena setahu saya tidak mudah memberangkatkan orang ke sana pasti ada peran-peran pihak di birokrasi juga. Nah ini yang harus dibongkar tuntas,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Kamis (4/4/2024). 

Sebelumnya sejumlah mahasiswa dari Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang di Jerman. Awalnya, mereka dijanjikan bekerja dengan sistem magang, tetapi akhirnya justru dijerat utang dan dieksploitasi.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR kemarin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, kegiatan magang ke Jerman melalui program ferienjob itu bukanlah bagian dari program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM) dari Kemendikbud Ristek.