Kondisi ini berbeda saat rapat pembuka masa sidang ke-IV tahun 2023-2024, kader PDIP, PKB, dan PKS yang sudah memastikan diri menjadi pengusul hak angket. 

Hak angket seperti menguap tanpa kepastian dari fraksi DPR. Hak angket berawal dari usulan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang mendorong pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini merujuk pada sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk keterlibatan pemerintah dalam kontestasi politik tersebut.

Usulan ini kemudian mendapat respons dari paslon 01 yang juga mengklaim punya bukti sejumlah pelanggaran terstruktur sistematis dan masif pada Pilpres 2024. Parpol dan tim dari dua paslon ini berpotensi bekerja sama untuk mengusung hak angket.

(mfd/ain)