Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan kenaikan harga pupuk tiap Rp1.000/kg bakal menyebabkan Indonesia terpaksa mengimpor beras 2,2 juta ton.
“Kalau naik pupuk urea Rp1.000, maka Indonesia akan harus impor 2,2 juta ton beras,” ujar Rahmad dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (3/4/2024).
Menurut Rahmad, hal ini terjadi karena pupuk memiliki elastisitas harga yang cukup tinggi, di mana kenaikan harga pupuk secara signifikan menurunkan penggunaan atau pembelian pupuk. Adapun, biaya pupuk juga berperan 23% terhadap biaya produksi padi.
Sementara itu, Rahmad mengatakan, peningkatan harga pupuk Rp1.000/kg menyebabkan penurunan volume pupuk urea sebesar 13% dan 14% untuk pupuk NPK. Pupuk urea padahal berkontribusi 56% terhadap produktivitas padi.
“Program subsidi pupuk menurunkan biaya produksi padi sebesar 9%,” ujarnya.
Imbas Subsidi
Selain itu, Rahmad mengatakan impor pangan yang akhir-akhir ini terjadi berpotensi berkaitan dengan volume pupuk subsidi.
Penyebabnya, alokasi pupuk subsidi selama 3 tahun terakhir makin berkurang. Hal ini terjadi karena pemerintah hanya mematok subsidi pupuk berdasarkan anggaran, bukan berdasarkan volume.
“Namun, mulai 2024 ditetapkan kebutuhan pupuk [subsidi] dipatok volume,” kata Rahmad.
Kementerian Perdagangan melaporkan alokasi impor sejumlah komoditas pangan yang telah diputuskan melalui Neraca Komoditas (NK) 2024; yang mencakup beras, bawang putih, daging sapi, dan jagung.
Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengelaborasi, untuk beras, volume impor penugasan kepada Perum Bulog (Persero) pada 2024 mencapai 3,6 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 1,6 juta ton dari penugasan sebelumnya 2 juta ton.
“Berdasarkan rapat koordinasi terbatas [rakortas] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024, terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton. Sampai dengan saat ini, masih dalam proses untuk perubahan Neraca Komoditas agar dapat diajukan permohonan persetujuan impornya,” ujar Arif, Senin (26/2/2024).
(dov/wdh)
