Keputusan Zelenskiy untuk menandatangani perjanjian ini bersamaan dengan serangan Rusia baru-baru ini di sepanjang garis depan. Pasukan Ukraina kehabisan amunisi dan personel serta kesulitan menahan serbuan pasukan penyerang.

Anggota parlemen telah memperebutkan rancangan undang-undang wajib militer tersebut, mengingat risiko politik membuat aturan wajib militer menjadi terlalu ketat. Sebuah undang-undang terpisah tentang mobilisasi dan dinas militer masih terkatung-katung di parlemen antara pembacaan pertama dan kedua, dengan sekitar 4.000 usulan amendemen. Zelenskiy telah memperingatkan kemungkinan serangan militer Rusia baru pada bulan Mei atau Juni.

Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, mengatakan kepada Bloomberg bulan lalu bahwa permintaan militer awal untuk mewajibkan hingga 500.000 pasukan tidak diperlukan karena adanya rotasi di garis depan dan persenjataan baru. Kepala angkatan darat, Oleksandr Syrskyi, yang menggantikan Zaluzhnyi, menyampaikan komentar serupa akhir pekan lalu.

(bbn)