Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Informasi Geospasial (BIG) melaporkan perkembangan One Map Policy atau kebijakan satu peta yang sempat tak terdengar kabar lanjutannya. BIG menyebut terdapat beberapa kemajuan dan capaian percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sampai Maret 2024.

One Map Policy merupakan kebijakan menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga.

Kepala BIG Aris Marfai menyebut bahwa salah satu kebijakan yang rampung secara penuh adalah kegiatan kompilasi data, yakni pengumpulan data dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kompilasi itu mengumpulkan dari setiap kementerian, agar bisa dikomunikasikan seluruh kementerian itu sehingga untuk dipakai rencana pembangunan secara komprehensif," kata Aris saat acara Media Briefing di Kemenko Perekonomian, Selasa (2/4/2024).

Selanjutnya, kegiatan integrasi data telah diselesaikan hingga 90%, sehingga masih terdapat 10% data yang masih dalam proses verifikasi dan perbaikan oleh K/L.