Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergabung dalam Komisi VI kompak mencecar Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal terkait dengan manajemen perseroan dan menyinggung dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan pelat merah itu selama 2015—2022.

Terlebih, TINS mencatatkan kinerja keuangan yang anjlok pada 2023. Bahkan, perusahaan membukukan rugi bersih hampir mencapai Rp450 miliar, tepatnya senilai Rp449,7 miliar.

Dalam kaitan itu, Ahmad berdalih rugi bersih terjadi karena adanya penurunan produksi dan penurunan harga jual timah dunia imbas pasokan berlebih atau oversupply.

Namun, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai hal ini cenderung terjadi karena ada ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perseroan. Manajemen yang baik padahal dibutuhkan di tengah upaya penegakan hukum yang terjadi di PT Timah.

“Saya tidak melihat ada spirit yang kuat hari ini dalam presentasi ini, kesannya ada ketidakmampuan manajemen di dalam mengurus PT Timah ini. Kalau melihat pertumbuhan produksi dan pada akhirnya rugi/laba, saya pesimistis,” ujar Herman dalam agenda RDP dengan PT Timah Tbk (TINS), Selasa (2/4/2024).