Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Nicholay Aprilindo mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Tim Paslon 02 itu meminta Budi dihadrikan bersamaan dengan empat menteri yang akan diundang Jumat (5/4) mendatang.
“Kami dari pihak terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan majelis hakim, kami minta juga dihadirkan Kepala BIN,” kata Nicholay di Sidang PHPU, Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/4/2024).
Usulan tersebut muncul setelah Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan lebih dulu untuk menghadirkan Kepala Kepolisian RI, Listyo Sigit Prabowo untuk turut diundang untuk memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
“Usul kami, jadi kalau dimungkinkan, untuk menghadirkan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Prabowo, karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak kepolisian,” kata Todung.
Sebelumnya, MK memutuskan akan memanggil empat Menteri dan satu perwakilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan keterangan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Jumat (5/4) mendatang.
“Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi” Kata Suhartoyo.
Pertimbangan hadirkan Budi Gunawan
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan alasan timnya yang mengusulkan untuk mengundang Budi Gunawan.
“Ya itu spontan aja, rekan kita [Nicholay] yang tadi mengatakan itu [usul undang kepala BIN] di dalam sidang sebenarnya,” kata Yusril.
Yusril mengatakan itu hanyalah celetukan untuk menanggapi Todung Mulya Lubis, yang merupakan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengusulkan untuk turut mengundang Kapolri pada persidangan sengketa Pilpres.
Menurut Yusril, usulan untuk turut mengundang kepada Kepala BIN tersebut untuk menjaga tetap adil dan setara.
“Ya kalau minta Kapolri hadir, kami juga minta Kepala BIN dihadirkan juga oleh MK supaya adil dan balanced,” pungkasnya.
(fik/ain)