Patpicha Tanakasempipat - Bloomberg News
Bloomberg, Senat Thailand mengirimkan rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis yang sebelumnya telah disetujui oleh majelis rendah ke sebuah panel untuk diperiksa lebih lanjut karena negara Asia Tenggara ini berusaha untuk menjadi negara pertama di kawasan ini yang menjamin kesetaraan hak bagi pasangan gay dan lesbian.
RUU tersebut lolos dalam pembacaan pertama pada sidang Senat pada Selasa dengan 147 dari 158 anggota memberikan suara untuk mendukung apa yang disebut RUU Kesetaraan Perkawinan, yang secara teknis merupakan amandemen terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang.
Majelis tinggi kemudian membentuk komite beranggotakan 27 orang yang terdiri dari para senator, masyarakat sipil, dan para menteri untuk meninjau RUU tersebut. Para senator diperkirakan akan melakukan pemungutan suara untuk RUU tersebut pada Juli, saat parlemen berkumpul kembali setelah masa reses yang dimulai minggu depan.
Dukungan Senat untuk undang-undang penting ini lebih dilihat sebagai prosedural karena Senat tidak dapat langsung membunuh RUU yang telah disetujui oleh majelis rendah. Jika Senat menolak RUU tersebut, majelis rendah dapat mengadakan pemungutan suara ulang untuk mengesahkannya tanpa memerlukan persetujuan Senat. Undang-undang ini akan mulai berlaku 120 hari setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara setelah mendapat persetujuan parlemen dan pengesahan kerajaan.
Thailand akan bergabung dengan Taiwan dan Nepal, menjadi negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis. Pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin telah menjadikan hal ini sebagai isu utama, dan para pendukungnya mengatakan bahwa hal ini juga akan meningkatkan reputasi Thailand sebagai tujuan wisata yang ramah terhadap LGBTQ.
RUU ini mengakui pendaftaran pernikahan pasangan sesama jenis yang berusia 18 tahun ke atas, bersama dengan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan, tunjangan pajak, dan adopsi anak, di antaranya. Istilah-istilah yang netral gender sekarang akan dikodifikasi, dengan pernikahan didefinisikan sebagai antara "dua individu", bukan "pria dan wanita", dan status hukum mereka berubah dari "suami dan istri" menjadi "pasangan".
Undang-undang penting ini merupakan langkah paling jauh yang pernah dilakukan Thailand untuk menjamin kesetaraan hak-hak perkawinan. Dalam dekade terakhir, negara ini telah mencoba untuk meresmikan kemitraan sipil, yang akan memberikan beberapa hak kepada pasangan sesama jenis, namun tidak sampai pada tahap mengakui pernikahan mereka. RUU persatuan sipil terbaru gagal disahkan oleh anggota parlemen sebelum pemilihan umum tahun lalu.
(bbn)
