Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. Usulan ini muncul saat pembahasan akhir daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta, pada Senin 18 Maret 2024.

"Kalau sekalian dibikin kekhususan, bisa nggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi?" ujar Ahmad Baidowi.

Kendati demikian, bersama pemerintah, RUU DKJ tetap mengamanatkan DPR pindah ke IKN.

(mfd/ain)