Menurut Yusril, agar fair, seharusnya ahli juga menyoal seluruh potensi pengerahkan sumber daya negara oleh pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki hubungan dengan kontestan Pilpres 2024.
Dia menilai, pembagian dan pengelolaan dana hingga saat ini juga tak transparan, janggal, dan berpotensi diselewengkan.
“Dana desa itu Rp1 miliar per desa. Jumlah desa ini di negara kita 83.971 desa. Dan ada pendamping desa yg langsung itu di bawah kontrol Mendes [Menteri Desa Abdul Halim Muhaimin],” ujar Yusril.
Hamdi Muluk pun memberikan respon, fenomena potensi pemberian bantuan dari eksekutif kepada kontestan yang memiliki ikatan dapat diterapkan pada seluruh peristiwa; tak terbatas pada Jokowi dan Gibran. Akan tetapi, menurut dia, tingkat pengaruhnya berbeda.
Meski demikian, Hamdi juga mengatakan, belum melakukan penelitian secara detail soal pengaruh kebijakan kementerian desa dengan perolehan suara paslon nomor urut 01.
“Memang kalau kita mau studinya detail betul kita bisa meng konsiderasi data yang lebih lokal. Saya tidak punya data itu saya punya data yg lebih universal menggambarkan fenomena ini.” kata Hamdi.
(fik/frg)
