Bloomberg Technoz, Jakarta - Fenomena tiket gratis mudik Lebaran yang diperjualbelikan di media sosial dinilai merupakan imbas dari sistem pelayanan yang tidak terintegrasi antarpenyelenggara program tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menilai fenomena peredaran tiket mudik gratis moda bus yang diperjualbelikan di media sosial adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.
"Penyebabnya, kalau demand [permintaan] lagi tinggi, jangankan [tiket] mudik gratis, tiket konser saja juga seperti itu kasusnya," jelas Haris saat dihubungi, Selasa (2/4/2024).
Selain itu, Haris berpendapat data yang tidak terintegrasi aplikasi antarpenyelenggara dengan masyarakat yang hendak mengikuti mudik gratis bisa menjadi masalah utama. Dalam hal ini, tiap orang dapat mendaftar di lebih dari aplikasi penyelenggara.
"Nah ini masalahnya masing-masing penyelenggara mudik gratis itu, tidak terintegrasi aplikasinya, sehingga satu orang dimungkinkan untuk daftar di berbagai penyelenggara. Misalnya tanggal 5 saya daftar di Kemenhub, tanggal 6 saya daftar yang di BUMN, kemudian tanggal 7 di Pemprov DKI, padahal hari H nya pasti pilih salah satu tanggal. Nah itu yang terjadi," kata Haris.
"Oleh karena itu, aplikasi untuk penyelenggara mudik gratis harus terpadu dan terintegrasi," paparnya.
Menariknya, kata Haris, masyarakat Indonesia masih saja kerap kali tergiur untuk membeli tiket secara tidak resmi atau melalui calo padahal telah mengetahui bahwa hal tersebut adalah tindakan ilegal.
Melihat hal ini, lebih lanjut Haris menyebut harus ada koordinasi dari kedua belah pihak yakni penyelenggara mudik gratis dan masyarakat.
"Lagi-lagi ini memang harus dari kedua belah pihak, artinya edukasi kepada masyarakat untuk melakukan sistem pembelian yang resmi dan lain-lain itu kan selalu harus di edukasi juga," jelasnya.
Di samping itu, penerapan hukum berupa sanksi pidana harus juga diterapkan agar memberikan efek jera bagi penjual tiket, dan bagi pembelinya diberikan sanksi berupa pembatalan atau tidak sah tiket berlaku.
"Jadi adil, baik penjual dan pembeli ada sanksinya. Ini untuk pembelajaran bagi kita semua," tegas Haris.
Sebelumnya, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah angkat bicara perihal fenomena penjualan tiket mudik gratis moda bus di media sosial.
"Kemenhub sangat menyayangkan kejadian ini. Perlu diingat bahwa mudik gratis ini bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat melakukan perjalanan yang lebih aman, selamat dan tentunya terjangkau," kata Juru Bicara Adita Irawati.
Tak hanya itu, Kemenhub juga mengingatkan agar masyarakat tidak membeli tiket gratis tersebut, dan menyerukan agar pemudik tidak terjerat dalam transaksi tiket ilegal.
"Jika ada pembelian untuk dijual kembali, berarti mengambil kesempatan orang lain yang benar-benar membutuhkan. Kemenhub meminta masyarakat untuk tidak melakukan penjualan seperti ini dan sebaliknya juga masyarakat jangan membeli dari calo karena akan menyulitkan diri sendiri."
(prc/wdh)
