Sebagai gambaran, saat ini posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp8.319,22 triliun per akhir Februari. Naik Rp66,13 triliun dibandingkan posisi akhir Januari.
Kenaikan posisi utang tersebut membawa kenaikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt ratio per akhir Februari berada di 39,06%. Naik dibandingkan Januari yaitu 38,75%.
Berdasarkan komposisi, mayoritas (88,19%) utang adalah dalam bentuk obligasi negara atau Surat Berharga Negara (SBN). Total utang dalam bentuk SBN per akhir Februari adalah Rp 7.336,87 triliun, dengan rincian domestik Rp 5.947,95 triliun dan valas Rp 1.388,92 triliun.
Sementara utang dalam bentuk pinjaman (loan) bernilai total Rp 982,35 triliun atau 11,81% dari total utang pemerintah. Pinjaman dalam negeri adalah Rp 35,45 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 946,9 triliun.
Makan siang gratis
Arus keluar modal asing dari pasar surat utang masih belum berhenti sampai saat ini. Para pemodal asing telah membukukan posisi jual lebih dari Rp33 triliun sepanjang tahun ini di pasar SBN. Ini menjadi salah satu hal yang menyeret nilai tukar rupiah semakin lemah.
Selain karena faktor sentimen global terutama prospek bunga acuan AS yang memicu lonjakan imbal hasil surat utang AS, tekanan jual di pasar surat utang domestik juga terpicu oleh kekhawatiran para pemodal asing terhadap prospek fiskal Indonesia di bawah pemerintahan baru hasil pemilu Februari lalu.
Risiko fiskal jangka menengah Indonesia dipandang meningkat menyusul kepastian hasil Pilpres 14 Februari yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Program populis Prabowo seperti makan siang gratis yang memakan biaya besar ditakutkan akan menggoyahkan stabilitas dan kredibilitas keuangan RI.
Sampai ada kejelasan tentang bagaimana program-program berbiaya super besar itu didanai, juga bagaimana stance kebijakan fiskal di bawah pemerintahan baru -terutama ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani hampir pasti tidak menjabat lagi, investor masih menghadapi ketidakpastian yang belum berujung.
Para investor dan hedge fund telah menyatakan kekhawatirannya pada potensi pelebaran defisit fiskal oleh pemerintahan baru mendatang karena program makan siang gratis yang diunggulkan Prabowo masih belum disertai perincian tentang bagaimana program itu akan dibiayai, kata Danny Suwarnapruti, Strategist dari Goldman Sachs dalam catatannya beberapa waktu lalu. Pengelola dana global juga mencermati bagaimana program dengan biaya luar biasa itu bisa berkelanjutan.
(rui)
