"Revisi ini bertujuan untuk membuatnya adil bagi semua pasangan Thailand, tidak peduli apa preferensi seksual mereka," kata Arkhom dalam sebuah wawancara minggu lalu.
"Pengangkatan larangan juga mempertimbangkan permintaan yang meningkat untuk layanan surogasi. Ini akan mendukung pariwisata medis, menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk negara."
Langkah untuk mengenalkan kembali surogasi komersial sejalan dengan serangkaian tindakan lain yang direncanakan untuk memperkuat kredensial negara sebagai pusat pariwisata dan menjadikannya destinasi yang menarik bagi pasangan gay dan lesbian.
Thailand sedang dalam proses untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, dan DPR minggu lalu telah memilih mendukung studi oleh sebuah panel untuk mengizinkan legalisasi kasino yang berada dalam kompleks hiburan besar.
Arkhom mengatakan, setelah parlemen mendukung perubahan aturan surogasi, pasangan LGBTQ Thailand akan dapat mengakses layanan tersebut jika rancangan undang-undang untuk mengakui pernikahan sesama jenis telah menjadi undang-undang.
Namun, Ia menambahkan, memberikan akses yang sama kepada orang asing mungkin memerlukan waktu karena otoritas akan perlu untuk menyesuaikan aturan agar adil bagi bayi yang baru lahir.
"Bukan pekerjaan yang mudah untuk menyusun aturan bagi pasangan asing karena melibatkan banyak masalah rumit serta hukum di negara lain tempat bayi tersebut akan tinggal nantinya," kata Arkhom.
"Tujuan utama dari undang-undang adalah untuk melindungi bayi. Kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke dunia ini tanpa hak apa pun. Mereka adalah manusia, bukan boneka untuk orang tua mereka."
Di bawah hukum saat ini, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan untuk Anak yang Lahir melalui Teknologi Reproduksi Bantuan, pengguna layanan surogasi harus orang Thailand, atau setidaknya satu pasangan harus orang Thailand.
Perdana Menteri Srettha Thavisin fokus pada mengubah Thailand menjadi pusat regional untuk pariwisata medis dan kesehatan. Menambahkan surogasi ke operasi kosmetik dan perubahan gender yang terjangkau serta perawatan fertilitas dapat membantu menarik turis berpengeluaran tinggi dan meningkatkan ekonomi negara yang lesu. Negara ini menawarkan visa masuk-multiple selama satu tahun kepada orang-orang yang mencari perawatan medis.
Pemerintah juga mengubah undang-undang untuk memperluas akses ke teknologi reproduksi bagi kaum muda lokal pria dan wanita yang ingin memiliki anak tetapi tidak memiliki pasangan saat Thailand menghadapi penurunan tingkat kelahiran yang mencapai titik terendah dalam tujuh dekade. Populasi Thailand bisa berkurang setengahnya menjadi 33 juta dalam 60 tahun ke depan jika tidak ada tindakan mendesak yang diambil, menurut kementerian kesehatan.
(bbn)
