Sebelumnya, sejumlah tim hukum Anies-Muhaimin memang berkukuh meminta MK memanggil beberapa menteri untuk memberikan kesaksian tentang kebijakan janggal Jokowi selama masa kampanye Pemilu 2024. Awalnya, mereka meminta pemeriksaan terhadap Sri Mulyani dan Tri Rismaharini untuk menggali kebijakan bantuan sosial atau bansos yang melejit pada masa kampanye.

Kemudian, mereka juga sempat berharap MK memanggil dan memeriksa Airlangga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

(fik/frg)