Anies-Muhaimin dan Tim Kuasa Hukum memang berulang kali ingin menghadirkan beberapa menteri kabinet Indonesia maju dalam sidang PHPU di MK.
Awalnya, mereka mengajukan dua nama yang disebut mengetahui soal kebijakan bantuan sosial atau bansos Jokowi. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Belakangan, Anies-Muhaimin juga ingin MK memeriksa tiga menteri yang diduga menjadi loyalis Jokowi. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
“Kalau dia [para menteri] tidak mendukung [hadir dipersidangan], kesalahan fatal," kata Bambang.
"Pak Hartarto, Pak Bahlil, Pak Zulkifli itu faktual memang melakukan hal itu [kampanye untuk Prabowo-Gibran]. Maka Mereka perlu membela diri di sini. Kalau tidak hadir, dia rugi besar."
(fik/frg)
